LOMPATAN JAUH KE DEPAN ALA JOKOWI

Gufron Gozali Student of International Relations, UII

Lompatan jauh ke depan merupakan program dari mantan pemimpin China yakni Mao Tse Tung pada tahun 1958 dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi China terinspirsi dari negara tetangganya yakni Uni Soviet. Mao melakukan industrialisasi secara besar-besaran salah satunya dengan memaksa masyarakat pedesaan bekerja di sektor industri, serta menggunakan buruh dengan upah yang murah. Namun,program ini gagal, disatu sisi tujuan awal pemenuhan pasokan baja terealisasi serta banyak perusahaan baru yang berdiri. Tapi disisi lain hasil panen menjadi turun dengan drastis dan terjadila kelaparan hebat dihampir seantero China. Namun, saya disini tidak akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh Mao atau Jokowi yang akan melakukan hal serupa.

Pada saat ini menurut saya Presiden Jokowi ingin melakukan lompatan jauh ke depan, tapi bukan meniru cara yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Mao Tse Tung. Dalam hal ini Jokowi ingin mengintegrasikan ide serta semangat yang sama dengan Mao tapi dalam bentuk visi 2045 dan dengan caranya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah menerbitkan omnibus law yang isinya secara tidak langsung melakukan sentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah menjadi hilang dan pemerintah pusat menjadi sangat leluasa dalam mengatur pemerintah daerah. Tujuan Jokowi menerbitkan omnibus law agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada pada angka 5% menjadi 7% dengan cara menghapus regulasi yang sangat memberatkan para investror dan menurut saya ini juga cara Jokowi dalam rangka mempersiapkan kemungkinan terburuk terjadinya resesi ekonomi yang terjadi pada 2020. Namun, dampak yang akan dirasakan sangat mengkhawatirkan hal ini karena omnibus law banyak menghilangkan hak-hak para pekerja. Tapi disisi lain ini akan sangat mengutungkan Indonesia karena akan banyak investor yang berinvestasi di Indonesai dan salah satu manfaatnya yakni terciptanya lapangan pekerjaan baru dan perbaikan ekonomi.

Selanjutnya pemerintah mencoba untuk menekan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini dibuktikan pada saat demonstrasi pemerintah terkesan ingin menghentikan para mahasiswa dalam berorasi, pada dasarnya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, yang tujuannya adalah agar ada rasa aman dari investor dalam berinvestasai di Indonesai. Berikutnya pemerintah mencoba membangun infrastruktur agar dapat membangun koneksi antar wilayah dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu dan membangun pusat perekonomian baru diberbagai daerah. Selanjutnya pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang berada di Indonesia seperti Freeport. Semua upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan visi 2045 dimana Indonesia dapat menjadi salah satu negara terdepan di dunia, kebijakan ini pada dasarnya sangat mirip seperti yang dilakukan oleh Singapura.

Keberhasilan suatu negara dalam membangun ekonominya ditentukan oleh Tiga faktor. Pertama, letak negara atau geografis, Kedua stabilitas nasional negara tersebut, Ketiga kemudahan dalam berinvestasi. Contoh negara yang berhasil melakukan ini ialah Singapura, Singapura berada di daerah yang strategis yakni di jalur perdagangan internasional, mereka menjadikan pelabuhan mereka sebagai pelabuhan transit internasional, serta membangun maskapai Singapura airlanes yang menghubungkan banyak negara, yang berdampak pada kenyamanan para investor untuk berinvesatsi dan dibuktikan salah satunya banyak perusahaan teknologi yang membangun kantornya di singapura

Selanjutnya Stabilitas nasional, Singapura berhasil membangun stabilitasnya salah satunya dengan cara membatasi kebebasan berpendapat tapi secara halus atau dalam hal ini tidak terlihat oleh banyak negara, serta berhasil mencegah teroris dan tindak kejahatan disana, akibatnya pemerintah dapat fokus dalam mengebangkan ekonominya. Ketiga kemudahan berinvestasi Singapura berusaha mempermudah izin bagi para investor dalam berbisnis di sana buktinya banyak perusahaan raksasa di dunia yang mendirikan kantornya disana. Dan negara lain yang mencoba menerapkan ini ialah Rwanda, walaupun masih terlalu awal untuk mengatakannya setidaknya sudah atau tanda-tanda keberhasilan yang diperlihatkan oleh negara tersebut.

Menurut saya sendiri langkah yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik dalam rangka meningkatkan perekonomian. Ketiga cara tadi memang harus dilakukan jika acuannya penguatan ekonomi. Namun, permasalahannya sekarang adalah seberapa konsistenkan pemerintah dalam menerapkan hal ini, karena jika berkaca pada Singapura mereka menerapkannya dengan sangat konsisten buktinya mereka sekarang tetap menjadi salah satu negara yang terdepan dalam sisi ekonomi. Pada rezim Soeharto atau orba sebenanrya ini juga telah dilakukan namun budaya KKN seketika menghancurkan Indonesia dan tantangan pemerintah saat ini sama apakah mampu keluar dari hal tersebut.

Namun, ada efek samping yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya perizinan yang mudah dalam satu sisi memang akan memudahkan investor dalam berinvesatsi yang dampaknya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, di sisi yang lain masyrakat akan dirugikan karena pada dasarnya hanya investor yang diuntungkan dan diutamakn oleh pemerintah, dan aka nada dampak lingkungan yang cukup parah. Serta berkurangnya hak untuk mengkritik pemerintah membuat pemerintah akan semena-mena dan cenderung bertindak sembrono dalam mengambil kebijakan karena tidak ada lagi aspek penyeimbang dari masyarakat.